DPA dibagikan, Para Kepala Sekolah Menengah Dogiyai ‘Curhat’ ke Bupati

Dogiyai, Jelata News – Para kepala sekolah dari 17 sekolah menengah, baik tingkat sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) menemui bupati Dogiyai

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yakobus Dumupa meminta sampaikan sejumlah persoalan yang ada pada tiap sekolah di Dogiyai.

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Dogiyai, Daniel Kudiyai, menjelaskan ada banyak masalah di sekolah. Masalah tersebut berkaitan dengan para anak didik, lokasi sekolah, tenaga guru dan sarana prasarana.

“Akhir-akhir ini, penyakit sosial ini merajalela. Hal itu membawa dampak yang sangat buruk bagi anak-anak generasi muda, lebih khusus buat anak didik kita,” jelasnya Selasa (15/08) di Moanemani, Dogiyai

Selain itu, kata Kudiyai, banyak sekolah yang sedang bermasalah dengan lokasi. Hal itu sangat mengganggu bagi guru dan anak didik dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Kami juga sangat membutuhkan tenaga guru, terutama pada guru bidang IPA (Biologi, Fisika dan Kimia) dan Matematika,” Katanya.

Kepala Sekolah SMP YPPK Moanemani, Ernest Giyai mengatakan sejauh ini para kepala sekolah tidak pernah dapat tunjangan guru. Pernah dapat, namun kepala sekolah selalu disamakan dengan guru bidang mata pelajaran, walaupun beda golongan.

“Pada tunjangan para kepala sekolah sudah diatur dalam surat keputusan (SK) Bupati yang kami terima,” jelas Giyai

Giyai juga menambahkan, sekolah-sekolah yang di pinggiran kota dihidupkan para guru honorer yang bertugas. “Sehingga, jika ada pengangkatan pegawai kedepan, dimohon kepada bapak bupati, harus utamakan mereka,” tambahnya.

Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa dalam kesempatan itu mengatakan, bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam visi-misinya selama lima tahun kedepan.

Maka itu, dirinya komitmen akan melakukan pembenahan terhadap masalah pendidikan di Dogiyai secara total.

“Kedepan, tunjangan dan kesejahteraan untuk guru dan medis akan diperhatikan demi merangsang para guru dalam melakukan tugas dan tanggung jawab,” terangnya.

Persoalan lokasi yang menjadi salah satu masalah utama pada tiap sekolah, Dumupa meminta jika kedepan pemilik lokasi persoalkan, agar langsung dibawah ke bupati.

Dumupa juga meminta agar tiap kepala sekolah tidak lagi menerima guru honorer tanpa sepengetahuan dinas. Karena, hal itu akan berpengaruh dalam penggunaan anggaran.

Ia juga berharap agar kedepan ada sekolah yang terpusat demi ciptakan generasi muda yang berkualitas.

Usai lakukan pertemuan tersebut, dibagikan dokumen penggunaan anggaran (DPA) milik tiap sekolah negeri. Sementara untuk sekolah swasta, bupati Dumupa meminta agar mengajukan proposal bantuan kepada bupati.

“Sekolah swasta sudah ada di Dogiyai dan sudah berhasil cetak ribuan orang. Maka itu, kami juga siapkan bantuan kepada sekolah swasta yang ada di Dogiyai dalam bentuk hibah,” katanya.