Membela yang lemah dan tertindas

Dok foto pribadi Anton F G
Membela yang lemah dan tertindas/wegeutonews

Oleh : Anton F Gobay/KM

Opini (wegeutonews.ml) Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon DPR Yang Diharapkan Adalah Pemimpin Yang Berani Memihak Kepada Kaum Lemah Dan Tertindas. Ia Harus Mengverifikasi Kelas Orang Papua Yang Tertindas.

Serta Berani Membela Nasibnya bagi rakayat. Pembelaannya Tidak Berbelok Kepada Kelompok Elit Tapi Kepada Minoritas, Kaum Tertindas Dan Lemah Di Papua.

Menjadi  Gubernur, Bupati, atau DPR Dan Pemimpin Papua Mendatang, Perlu Menyadari Aspirasi Dan Tuntutan Status Politik Papua Dan Kebebasan Rakyat. Selama Ini, Rakyat Papua Dari Akar Rumput Sampai Para Pengabdi Kebebasan Manusia Berbagai Negara Menyeruhkan Tentang Kebebasan Manusia. Tetapi pemimpin selalu tidak tanggapi serius aspirasi rakyat Papua.

Mereka Mempertanyakan Sattus Politik Kedalam Indonesia. Dimanapun Para Pemimpin Sebenarnya Di Tuntut Memperjelas HAM Di Bidang Kehidupan Manusia Mulai Dari Penkaderan Sumber Daya Manusia, Ekonomi Masyarakat Kesehatan Dan Keamanan Hingga Mati Atau Hidupnya Seseorang Akibat Negara,  Sebabnya Pasangan Calon Gubernur Harus  Memiliki Ciri-Cirinya Sebagai Pemimpin, Demi Menegakkan HAM Meski Cukup Kompleks, Pemimipin Sebagai Seorang Gembala Bagi Dombanya, Memiliki Ciri-Ciri Kegembalaan Sesuai Pesan Kitab Suci.

Pada Ayat 11b Menyebutkan, Gembala Yang Baik Adalah Memberikan Nyawanya Bagi Domba-Dombanya. Caranya Membutuhkan Sikap Jelas Dan Konsisten Diserta Bukti Pembebasan Terhadap Yang Lemah, Tertindas Dan Tertawan Selama Ini.

Artinya Kampanye Politik Saja Tidak Cukup, Tapi Membutuhkan Tindak Nyata. Demikian Rahasia Umum Tuntutan Rakyat Papua. Gubernur Papua Harus Berani Membebaskan Diri Dari Ikatan Politik Dan Kepentingan Indonesia.

Komitmen Demikian, Gubernur Papua Bakalan Menjadi Gembala Bagi Kawanan Dombanya Yang Terperangkap Dalam Kandang Pemderitaan.

Semua pejabat papua yang bekerja di pemerintah satu orang pun tidak ada kejujuran karena hak pihak orang lain jadikan pribadi, itu hal buruk yang lazimkan oleh pejabat papua di tanah papua.