Bandung: FRI- WP Gandeng AMP Melakukan Aksi Demontran "Tutup Freeport"

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua "FRI-WP" bersujud untuk meminta maaf kepada Rakyat Bangsa West Papua melalui Aliansi Mahasiswa Papua "AMP" atas tindakan Negara yang tak manusiawi di tanah Papua.( Foto: Mateus/KM)

BANDUNG, KABARMAPEGAA.COM--Puluhan Mahasiswa/i yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia Untuk Papua (FRI-WP) melakukan aksi demontran di depan Genung Merdeka, Jl. Asia Afrika Bandung jawa barat, Senin (20/3).

Mereka mendesak PT. Freeport Indonesia ditutup dan Memberikan penentuan Nasib sendiri solusi demokrasi bagi rakyat Bangsa West Papua. 

Orasi saling bergantian oleh para orator yang tuntutannya bermuara pada desakan untuk tutup Freeport dan Penetukan Nasib sendiri solusi demokrasi bagi Bangsa Papua.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia "HAM" terjadi di tanah Papua paska perpanjangan kontrak karya, akibat dari pada perpanjangan kontrak karya maka terjadilah sekian ribu pelanggaran HAM yang berbuntut untuk menyelesaikan dan mengungkapkan pelaku oleh Negara Indonesia. Kata William Robert juga kordinator Lapangan dalam orasinya.

Selain itu, Mohamad Chandra Irfan dalam orasinya menyatakan, kami sebagai Front Rakyat Indonesia untuk Papua "FRI-WP" sangat kesal dengan adanya tindakan - tindakan kekerasan yang di perlakukan oleh Negara indonesia di seluruh tanah Papua, Kami FRI-WP gandeng AMP datang mendesak untuk segala menyelesaikan persoalan PT. Freeport Indonesia untuk tutup dan memberikan hak untuk menentukan Nasibnya sendiri bagi Bangsa Papua, ungkap dalam orasinya.

Terlihat mereka membentangkan spanduk yang bertulisan "Tutup Freeport dan Berikan Hak Menentukan Solusi Demokrasi Bagi Bangsa Papua".

Pertengahan demontran ada dua orang dari FRI-WP ambil bagian di depan massa aksi dan melakukan atraksi sesuai dengan tindakan kekerasan yang diperlakukan oleh Negara melalui TNI/POLRI yang bertugas di Papua.

Atraksi kali ini mereka mempraktekan dan perlihatkan kepada publik bahwa Negara sedang di perlakukan terhadap masyarakat bangsa Papua demi kepentingan Ekonomi di Papua tanpa memedulikan rakyat Papua juga adalah milik tanah Papua dan hak ulayat daerah pertambangannya.

Namun negara indonesia dan negara - negara  kapitalis lebih mementingkan sumber daya alam di Papua akhirnya masyarakat Papua menjadi korban di segala aspek. Solusi yang tepat adalah "Tutup Freeport dan Berikan Hak Menentukan Nasibnya Sendiri Solusi Demokrasi Bagi Bangsa Papua," jelas William Robert. 

Liputor: Mateus Tekege